KAWULA.ID — Amerika Serikat dan Rusia memblokir perpanjangan mandat misi perdamaian PBB di Sahara Barat, mengakhiri operasi yang berjalan sejak 1991 di wilayah sengketa antara Maroko dan Front Polisario. Kegagalan di Dewan Keamanan itu menutup salah satu jalur diplomasi terpanjang dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun, memicu pertanyaan apakah pertempuran bersenjata bisa kembali pecah.

Misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sahara Barat resmi berakhir setelah Amerika Serikat dan Rusia menolak proposal perpanjangan mandat. Menurut laporan Al Jazeera, kedua negara anggota tetap Dewan Keamanan itu memblokir usulan yang diajukan pekan lalu, tanpa menyebut rincian alasan masing-masing.

Penolakan tersebut mengakhiri operasi yang telah menjadi tulang punggung upaya penyelesaian sengketa sejak 1991. PBB sendiri tidak merilis pernyataan resmi yang dikutip dalam laporan ini, sehingga alasan teknis penghentian belum bisa diverifikasi lebih jauh.

Akar Sengketa Sejak Berakhirnya Kolonialisme Spanyol

Perselisihan atas Sahara Barat dimulai lebih dari 50 tahun lalu, tepat setelah berakhirnya kekuasaan kolonial Spanyol di kawasan itu. Maroko mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian integral dari teritorinya, sementara Front Polisario menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi penduduk Sahrawi.

Pada dekade 1990-an, PBB mencoba menjembatani kedua posisi melalui sebuah misi perdamaian yang ditempatkan di lapangan. Mandat itu diperpanjang dari tahun ke tahun, meski tidak pernah menghasilkan kesepakatan final soal status wilayah.

Mengapa AS dan Rusia Menolak Perpanjangan

Laporan Al Jazeera tidak memerinci motif di balik langkah Washington dan Moskow. Namun keputusan itu terjadi setelah kedua negara sebelumnya berselisih lewat resolusi tandingan mengenai Sahara Barat di forum yang sama — sebuah indikasi bahwa perbedaan posisi di antara mereka sudah terbuka sebelum pemungutan suara terakhir.

Samir Bennis, analis politik dan penulis buku The Self-Determination Delusion, termasuk pihak yang selama ini mempertanyakan cara komunitas internasional membingkai kasus Sahara Barat. Pandangannya mewakili sisi yang menilai narasi hak menentukan nasib sendiri telah disalahgunakan oleh kalangan akademisi dan jurnalis tertentu.

Posisi yang Berbenturan di Meja Perundingan

Irene Fernandez-Molina, pengajar senior Hubungan Internasional di University of Exeter, meneliti kebijakan luar negeri Maroko di bawah Raja Mohammed VI. Karyanya banyak menyoroti bagaimana Rabat mempertahankan klaim atas Sahara Barat melalui kombinasi diplomasi dan tekanan ekonomi.

Di sisi berlawanan, Mahjoub Mleiha dari Collective of Sahrawi Human Rights Defenders (CODESA) mewakili suara penduduk Sahrawi yang menuntut hak politik dan perlindungan dari tindakan represif. Ketiga narasumber ini dihadirkan dalam diskusi Al Jazeera untuk memetakan jalan buntu yang kini dihadapi.

Apakah Konflik Bersenjata Akan Kembali Pecah

Pertanyaan utama setelah berakhirnya misi PBB adalah apakah gencatan senjata yang selama ini dijaga akan bertahan. Tanpa kehadiran penjaga perdamaian, ruang untuk eskalasi militer terbuka lebih lebar, terutama jika salah satu pihak menilai status quo tidak lagi menguntungkan.

Sejarah menunjukkan bahwa gencatan senjata di Sahara Barat bergantung pada pengawasan internasional. Berakhirnya mandat menghapus mekanisme pemantauan yang menjadi rujukan kedua pihak ketika saling menuduh pelanggaran.

Jalan Diplomasi yang Kian Sempit

Kebuntuan di Dewan Keamanan menempatkan penyelesaian sengketa kembali ke meja bilateral dan tekanan regional. Aljazair, yang selama ini menjadi pendukung utama Polisario, dan Maroko sebagai penguasa de facto sebagian besar wilayah, kini menghadapi pilihan tanpa penengah resmi PBB.

Bagi warga Sahrawi di kamp-kamp pengungsian, ketidakpastian ini berarti status hukum dan akses bantuan kemanusiaan kembali tanpa jaminan. Lembaga internasional yang selama ini bergantung pada koordinasi misi PBB harus mencari jalur alternatif agar distribusi bantuan tidak terhenti.

Sejumlah pengamat menyebut keputusan AS dan Rusia mencerminkan pergeseran prioritas geopolitik yang lebih luas, di mana isu-isu Afrika Utara kalah bersaing dengan agenda keamanan lain. Hingga berita ini diturunkan, belum ada indikasi kapan Dewan Keamanan akan membahas ulang mandat misi tersebut.