KPU Batal Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

(Foto: ANTARA/Riki Nugraha)

Pelarangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2020 batal dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dikutip dari CNNIndonesia.com, saat ini, KPU diketahui hanya tak mengutamakan calon yang merupakan eks napi kasus korupsi. Hal itu sebagaimana terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 yang disahkan pada 2 Desember 2019.

Diketahui, dalam aturan itu, bahasan soal pencalonan mantan koruptor tercantum dalam Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4). Ayat (3) mengatur pencalonan secara umum, sedangkan ayat (4) mengatur pencalonan dari jalur independen.

"Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi," demikian bunyi PKPU Nomor 18 Tahun 2019 dari situs resmi kpu.go.id, Jumat (6/12/2019).

KPU di bagian lampiran juga mencantumkan dua dokumen pakta integritas terkait korupsi. Penyelenggara pemilu itu membuat pakta integritas agar petinggi parpol untuk menyeleksi calon yang berintegritas dan mengutamakan calon selain mantan koruptor. Kemudian, juga ada pakta integritas untuk calon kepala daerah. Lampiran itu meminta calon kepala daerah berkomitmen untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

Di samping soal koruptor, KPU pun tak memasukkan soal syarat calon kepala daerah bebas dari tindak perjudian dan perzinaan. KPU diketahui hanya menyertakan syarat tak punya rekam jejak perbuatan tercela.

"Tidak pernah melakukan perbuatan tercela," begitu tertulis di Pasal 4 ayat (1) huruf j.

Menurut Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik pihaknya sudah berusaha mengatur larangan eks koruptor lewat PKPU itu. Akan tetapi, tidak dalam bentuk larangan untuk mencegah perdebatan yang dapat menghambat proses pilkada.

"Sehingga kami yang paling penting bagaimana peraturan KPU pencalonan ini cepat bisa keluar dan menjadi pedoman bagi tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah 2020," katanya, Jumat (6/12/2019).

Ia pun mengklaim KPU akan mengatur larangan itu secara lebih rinci dalam undang-undang. KPU pun tengah menyiapkan larangan tersebut untuk dimasukkan melalui revisi undang-undang.

"Tetap saja keinginan kami itu sebenarnya jadi larangan, tetapi kan kami tentu berharap itu diatur di undang-undang sehingga nanti memperkuat," paparnya.

KPU sendiri sebelumnya berkukuh melarang bekas koruptor dan eks terpidana larangan eks terpidana kejahatan seksual terhadap anak dan mantan bandar judi saat pembahasan revisi PKPU Nomor 3 Tahun 2017, yang kemudian disahkan menjadi Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019. KPU pun pernah mencantumkan larangan tersebut dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 untuk Pemilu 2019. Akan tetapi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan itu sebab undang-undang tidak mengaturnya.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar