KAWULA.ID — Sebanyak 10 ribu bibit pohon mangrove ditanam di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta, dalam perayaan Green Democracy Day 2026. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan demokrasi dan lingkungan tidak bisa dipisahkan karena keduanya menyangkut kehidupan banyak orang, kini dan mendatang.

Dalam acara bertema satu tahun Hari Demokrasi Hijau tersebut, Sultan menegaskan demokrasi dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya menyangkut kehidupan banyak orang, baik saat ini maupun pada masa mendatang.

Dari Gagasan Menuju Gerakan

Sultan menuturkan Green Democracy bermula sebagai sebuah ide dan gagasan yang kemudian berkembang menjadi paradigma. Menurut dia, konsep itu tidak boleh berhenti di tataran wacana dan harus mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat luas.

"Green Democracy yang tadinya ide, gagasan berubah menjadi paradigma dan kita harus ubah dan dorong terus menjadi movement, menjadi gerakan," kata Sultan dalam acara tersebut.

Ia membayangkan bila seluruh anak Indonesia, terutama generasi muda, punya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan, komunitas, daerah, hingga skala global. Sikap itu dinilai sebagai modal penting untuk menjaga keberlanjutan.

Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ekologi

Bagi Sultan, demokrasi hijau berperan menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan aspek lingkungan. Politik dinilai harus berbiaya murah, demokrasi harus sejuk, dan praktik-praktik yang selama ini tidak baik perlu diubah menjadi lebih baik.

"Demokrasi hijau memastikan bahwa kita butuh pertumbuhan ekonomi. Jadi, pada saat yang sama, kita juga harus memastikan bahwa ekologi atau ekosistem atau lingkungan kita itu terjaga dengan baik," jelasnya.

Prinsip itu, lanjut Sultan, tercermin dalam tagline acara: menanam hari ini, memanen kemudian. Penanaman mangrove di Angke Kapuk menjadi wujud konkret dari prinsip tersebut.

Tiga RUU Pro-Lingkungan yang Dikawal DPD

Dari sisi legislasi, Sultan menyatakan DPD RI telah melahirkan sejumlah produk yang berpihak pada demokrasi dan lingkungan. Tiga di antaranya adalah RUU Masyarakat Adat, RUU Kepulauan, dan RUU Perubahan Iklim.

"Ada RUU Perubahan Iklim yang kami ajukan, ada RUU Masyarakat Adat yang kami ajukan, ada RUU Kepulauan yang kita terus kawal, dan itu semuanya pro-green," tutur Sultan.

Ia menegaskan kerja-kerja kelembagaan DPD betul-betul berpihak pada agenda hijau. Pernyataan itu disampaikan di hadapan anggota DPD dan tamu undangan yang hadir dalam perayaan satu tahun Hari Demokrasi Hijau.

Mangrove dan Ancaman Abrasi Pesisir

Penanaman 10 ribu bibit mangrove dipilih karena tanaman ini berfungsi menahan gelombang dan menstabilkan sedimen di kawasan pesisir. Hutan Lindung Angke Kapuk sendiri merupakan area konservasi mangrove di utara Jakarta yang selama ini menghadapi tekanan pembangunan dan abrasi.

Acara Green Democracy Day 2026 menjadi penanda satu tahun gagasan demokrasi hijau diperkenalkan. Sultan berharap peringatan itu tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi mendorong keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan sekitar.