Jumlah Korupsi Dana Desa Desa Meningkat, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

ICW. (Foto: Merdeka.com)

Polemik desa fiktif yang sempat diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini mendapat sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Peneliti ICW, Egi Primayogha, kasus itu perlu segera diselesaikan karena dalam catatan ICW, korupsi Dana Desa terus meningkat dari tahun ke tahun. 
Berdasarkan data ICW, korupsi Dana Desa pada 2015 mencapai 22 kasus dan mengalami peningkatan menjadi 48 kasus pada 2016. Kemudian, kasunya naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada 2017 dan 2018. Artinya, korupsi Dana Desa selama 2015-2018 berjumlah 252 kasus. ICW pun mencatat jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut naik.

Dari catatan mereka, ada 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi dalam periode itu, dengan rincian 15 kepala desa terjerat pada 2015, 61 terjerat pada 2016, 66  terjerat pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018. Adapun kasus-kasusnya meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Akibat kasus ini, negara dirugikan hingga Rp107,7 miliar.

Egi menegaskan, seharusnya pemerintah serius menyelesaikan permasalahan korupsi dan desa fiktif dan bukan saling sanggah.

"Namun, alih-alih berupaya menuntaskan permasalahan, sejumlah instansi pemerintah justru saling sanggah perihal desa fiktif. Semua pihak mestinya serius menyelesaikan permasalahan ini," ucapnya, Sabtu (16/11/2019).

Instansi yang berwenang, imbuhnya, semisal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, BPK, dan aparat penegak hukum, harus turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif.

"Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-desa terindikasi fiktif yang namanya kadung tersebar di publik luas," paparnya.

Sejumlah desa yang diduga fiktif itu, antara lain, tiga desa di Konawe, Sulawesi Tenggara dan tiga desa di Nias Barat, Sumatera Utara. Di samping itu, kata dia lagi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT pun harus bertanggung jawab terhadap pendataan, mulai dari verifikasi, pengawasan, pembinaan, dan sinergi antar-instansi.

Kemudian, Kementerian Keuangan juga harus konsisten memperketat mekanisme pencairan. ICW meminta Kementerian Keuangan menghentikan kucuran dana desa apabila terdapat penyelewengan terkait penyaluran dana desa. Sanksi juga patut diberikan kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Di samping itu, BPK pun harus serius melakukan audit terhadap dugaan penyelewengan itu. Hasil pemeriksaan pun harus diumumkan kepada publik.

"BPK dan aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana terkait permasalahan desa fiktif," tutupnya.







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar