Jokowi Wacanakan Hukuman Mati bagi Koruptor, Amnesty International Tidak Setuju

Ketua Amnesty International, Usman Hamid. (Foto: KOMPAS.com/IHSANUDDIN)

Wacana hukuman mati bagi koruptor dinilai kejam dan tidak manusiawi. Pandangan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Dikutip dari CNNIndonesia.com, ia menyebut bahwa hukuman mati tak boleh diterapkan untuk semua kejahatan. Apalagi, sambungnya, tindak pidana korupsi juga tak termasuk sebagai kejahatan serius dalam hukum internasional. 

"Hukuman mati itu kejam, tidak manusiawi. Selain itu, juga tidak menimbulkan efek jera di berbagai negara," katanya, Selasa (10/12/2019). 

Disampaikannya, sejumlah negara bahkan sudah meniadakan hukuman mati sebab dianggap tak lagi relevan dengan jumlah kejahatan yang terjadi.  Ia menyatakan, alih-alih menerapkan hukuman mati, hukuman bagi koruptor dapat diatur dengan memperberat menjadi 20 tahun penjara atau seumur hidup. 

"Dalam kasus korupsi, dipastikan saja KPK memiliki wewenang besar, bukan malah dilemahkan. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan diperberat saja," jelasnya.

Di samping itu, ia berpandangan bahwa wacana hukuman mati bagi koruptor yang disampaikan Presiden Joko Widodo tak lebih dari keinginan membangun sentimen seolah-olah orang nomor satu di Indonesia itu sungguh-sungguh dalam penegakan hukum, sedangkan dalam praktiknya sangat bertentangan. Oleh sebab itu, ia mengingatkan, wacana hukuman mati bagi koruptor tak akan efektif dan hanya membangun politik ketakutan semata.

Justru, kata dia lagi, dirinya curiga wacana tersebut hanya pengalihan isu dari banyaknya pengurangan hukuman bagi terpidana korupsi belakangan ini. 

"Jangan-jangan itu cuma untuk menutupi atau mengalihkan kritik masyarakat dalam memberikan pengurangan hukuman. Jadi, itu hanya semacam isu yang dijadikan retorika dan sekarang sudah tidak berlaku lagi," bebernya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa saja diterapkan apabila itu merupakan kehendak masyarakat. Dikatakan mantan gubernur DKI Jakarta itu, hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar