Jokowi Diingatkan soal Masa Lalu di Solo dan DKI Terkait Wacana Evaluasi Pilkada Langsung

Ilustrasi.
Loading...

Wacana untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung mulai mencuat. Hal itu pun menjadi perhatian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Mereka mengaku khawatir akan evaluasi tersebut karena berpotensi mengubah pilkada langsung menjadi tidak langsung atau melalui DPRD. Karena itu, Direktur Perludem, Titi Anggraini pun mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak melupakan masa lalunya sebagai produk pilkada langsung, mulai dari Solo hingga DKI.

"Isu ini cukup membuat kami khawatir sebab berkaca dari Revisi UU KPK, saat DPR dan pemerintah sudah bersepakat, mereka nyaris tidak bisa dihentikan. Tidak ada yang menyetop. Semoga itu tak terulang," ucapnya, Senin (11/11/2019) malam, sebagaimana dilansir dari Detik.com.

Diakui Perludem, aturan dalam pilkada langsung masih lemah dalam mewujudkan sikap adil dan demokratis. Meski begitu, imbuhnya, hal itu tidak berarti pilkada langsung harus diubah menjadi pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Jangan Jokowi sampai lupa kalau ia adalah produk pilkada langsung. Bermula dari Pilkada Solo sampai Pilkada DKI. Rakyat yang ikut menghantarkan Jokowi. Belum tentu ia akan sampai pada posisi saat ini kalau bukan karena rakyat. Maka jangan terburu-buru mengebiri hak rakyat," paparnya.

Di sisi lain, ia pun tak memungkiri kalau perlu evaluasi atas pilkada langsung yang sudah berlalu demi memperbaiki kualitas pilkada dari periode ke periode.

"Pilkada langsung memang mutlak untuk dievaluasi karena dalam praktiknya harus diakui masih ditemui berbagai permasalahan yang melemahkan praktik daulat rakyat melalui pilkada langsung, baik dari kerangka aturan main yang masih menyimpan celah yang bisa mengakibatkan sulitnya upaya mewujudkan kompetisi yang adil dan demokratis, praktik politik transaksional yang masih terjadi pada proses pencalonan maupun saat pemungutan penghitungan suara, maupun politik dinasti yang makin menggurita," jelasnya.

Lebih jauh disampaikannya, evaluasi diadakan bukan untuk serta merta mencabut hak rakyat untuk memilih secara langsung, melainkan mesti ada solusi untuk menutupi kelemahan dari pilkada langsung tersebut.

"Maka jangan terlalu melompat solusinya dengan melemahkan hak rakyat untuk mengakses daulat rakyat melalui partisipasi politik langsung di pilkada. Justru reformasi kepartaian yang kami perlukan melalui penataan kelembagaan partai yang berorientasi pada demokratisasi internal partai. Jangan malah mencabut hak konstitusional rakyat untuk berpartisipasi memilih pemimpinnya. Justru rakyat harus diperkuat dengan pendekatan politik yang berbasis gagasan dan program," tutupnya.

Adapun wacana soal evaluasi pilkada langsung itu mencuat saat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem dari pemilihan tingkat daerah tersebut. Ia memandang, sistem pemilu tersebut menimbulkan dampak negatif, yakni tingginya biaya politik.

"Kalau dari saya sendiri, justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat, tapi juga kami lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," katanya, Rabu (6/11) lalu.



Loading...




[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar