Jokowi Diingatkan MUI: Eks ISIS yang Masih Berstatus WNI Harus Dilindungi

WNI eks ISIS. (FOTO: Net)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo diingatkan untuk tidak menggeneralisasi 689 WNI eks ISIS sudah melepas status kewarganegaraan seluruhnya. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin.

Oleh sebab itu, Din pun mengingatkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab melindungi mereka yang masih berstatus WNI sebagaimana amanat konstitusi.

"Yang masih berstatus WNI, saya hanya mengingatkan itu menurut konstitusi kita adalah tanggung jawab pemerintah dan negara untuk melindungi," katanya, Rabu (12/2/2020), dikutip dari CNNIndonesia.

Ia menerangkan, bagi yang terbukti sudah menanggalkan status WNI, keputusannya telah bulat untuk tidak menerima mereka kembali. Akan tetapi, kata dia, pemerintah berkewajiban untuk bertanggungjawab untuk eks ISIS yang masih berstatus WNI, termasuk anak-anak. Din menegaskan, anak-anak eks ISIS tidak tahu apa-apa karena hanya mengikuti orang tua mereka sehingga negara harus menjalankan tanggung jawab sepenuhnya kepada anak-anak tersebut.

"Menurut saya negara harus menunaikan tanggung jawabnya," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi sudah memastikan tak akan memulangkan mereka ke Indonesia. Keputusan itu, imbuhnya, sudah diambil dalam rapat terbatas pada Selasa (11/2/2020) kemarin dengan mempertimbangkan kondisi keamanan 260-an juta penduduk Indonesia. Adapun langkah berikutnya, ia meminta agar 689 warga eks ISIS diidentifikasi satu per satu untuk mengetahui identitasnya secara lengkap.

Dengan begitu, pemerintah dapat mengantisipasi jika ada mereka yang eks ISIS menyusup masuk ke tanah air.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar