Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 1 Segera Diresmikan, Apa Saja Kendalanya?

sumber : harianpilar.com

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan diresmikan pada Jumat, 21 Februari 2020 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Padahal, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Bintang Perbowo pernah mengatakan progress JTTS masih banyak yang harus dikerjakan untuk dapat menyelesaikan proyek sepanjang 2.765 kilometer tersebut, sebagaimana disitat dalam laman CNBC Indonesia (19/2).

“Ada beberapa sesi yang sudah dikerjakan. Namun masih banyak yang harus dikerjakan. Bakauheni-Palembang sudah beroperasi. Diikuti Medan-Binjai ada sedikit yang belum selesai. Untuk Pekanbaru-Dumai sepanjang 134 kilometer semoga bisa beroperasi penuh pada lebaran tahun ini. Begitu pula Palembang-Indralaya,” kata Bintang, seperti dikutip dari laman CNBC Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama Komisi VI DPR, Senin 17 Februari 2020.

Proyek pembangunan JTTS membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setidaknya, proyek ini akan menghabiskan Rp476 triliun untuk penyelesaiannya. Permasalahan yang mengemuka selanjutnya adalah dana yang terkumpul masih kecil. Dari kebutuhan ekuitas saja baru terpenuhi Rp55 triliun dari Rp343 triliun dana yang dibutuhkan. Sementara, dari segi pinjaman, baru Rp25 triliun yang terpenuhi dari total Rp133 triliun yang dibutuhkan.

Sebelumnya, JTTS ini telah beroperasi fungsional pada akhir 2019 – saat momen perayaan Natal dan Tahun Baru 2019.

 

Kendaraan yang Dilarang Masuk


PT Hutama Karya melarang kendaraan Over Dimension dan Overload (ODOL) melintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Larangan terhadap kendaraan yang kelebihan muatan tersebut juga berlaku di ruas jalan tol Hutama Karya lainnya, seperti Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) S dan Jalan Tol Akses Tanjung Priok (ATP).

Executive Vice Presiden Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (OPJT) Hutama Karya, J. Aries Dewantoro menyebutkan larangan tersebut diikuti tindakan tegas berupa penegakan hokum dan penertiban kendaraan bermuatan di seluruh jalan Tol yang dikelola Hutama Karya. Penindakan tegas telah diberlakukan sejak 22 Januari 2020 hingga 31 Januari 2020.

“Ini adalah bentuk komitmen kami demi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan kapasitas muat yang ditetapkan. APalagi dengan adanya MoU yang ditandatangani, ada aturan jelas mengenenai kendaraan dengan kategori ODOL dilarang melintas di Jalan Tol yang kami kelola baik di JTTS maupun Tol JORR S dan ATP. Kalau ada yang melanggar ya kami tindak,” kata Aries seperti dikutip dalam CNBC Indonesia (19/2).

Jalan tol yang tak dapat dilalui oleh kendaraan dengan kategori ODOL yakni ruas tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, hingga Termanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung untuk wilayah JTTS; serta ruas tol JORR S dan ATP di wilayah Jawa.

Larangan tersebut, kata Aries, bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan dan memperkecil jumlah gangguan lalu lintas di jalan tol.

“Sesuai dengan salah satu pesan dalam kampanye kami yaitu setuju untuk tertib over dimensi menuju zero overload di jalan tol,” tutup Aries.*(Mla)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar