Jaga Keaslian Dokumen Digital, Pemerintah Buat "Segel" Elektronik, Begini Cara Kerjanya

Ilustrasi. (Foto: Net)
Loading...

Untuk menjamin sebuah dokumen digital tidak dimodifikasi dari aslinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat "segel" dokumen elektronik berupa sertifikasi. Adapun sertifikasi ini akan membuat validitas dokumen digital dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Penyebabnya, menurut Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Semuel Abrijani, dokumen elektronik rawan pemalsuan sehingga pemerintah menggandeng swasta untuk menyediakan sertifikasi elektronik ini.

Diketahui, pihak swasta yang digandeng untuk menyediakan segel elektronik ini disebut Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE).

"Ini merupakan metode untuk memastikan dokumen yang sah. Zaman digital ini, orang bisa menyalin atau mengedit dokumen dengan mudah, tapi dengan ini (sertifikat digital) tidak bisa diubah. Jika diubah, dokumennya bisa langsung rusak karena bisa dilihat langsung dari segelnya," ucapnya dalam peluncuruan PSrE di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

PSrE, terangnya, memiliki enam layanan, yakni Tanda Tangan Elektronik (TTE), Segel Elektronik (e-seal), Preservasi berupa TTE dan stempel elektronik, Penanda Waktu (Time Stamp), Pengiriman Elektronik tercatat, dan Otentikasi Website.

Ia menambahkan, dengan segel elektronik ini, pengguna dapat mengidentifikasi keaslian dokumen. Di sisi lain, dokumen juga tidak mudah diubah sebab akan merusak segel.

"Dengan adanya sertifikat digital ini, setiap orang yang menggunakan itu sudah terverifikasi, tidak mungkin ada orang lain. Begitu dilacak, ini bisa diketahui siapa yang mendatangani, yang menerbitkan, dan kapan ditandatanganinya," paparnya.

Cara kerja segel ini diungkap oleh Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja. Ia menjelaskan, setiap sertifikat elektronik dan tandatangan digital memiliki kunci verifikasi yang hanya dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, yang tidak akan diketahui selain oleh pihak yang terlibat tersebut.

Bentuk sertifikasi elektronik ini, antara lain, tanda tangan digital, yang berfungsi menggantikan proses verifikasi dokumen secara manual. Fungsinya adalah sebagai persetujuan sebuah transaksi dan validasi dokumen. Fungsinya pun sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Di dalam tanda tangan digital, sambungnya, ada kunci publik dan kunci privat yang dikeluarkan oleh sebuah badan yang bernama CA (Certification Authority).

Diketahui, terdapat enam CA yang diajak bekerja sama oleh Kemenkominfo. Dua di antaranya dari pemerintah, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Empat mitra PSrE lainnya dari swasta, yakni Privy.id, Peruri, Digisign, dan Vida. Ardi menambahkan, hingga kini, segel itu tersebut dinilai masih aman digunakan.

"Kalau tanda tangan itu, saya belum pernah dengar ada kasus. Masalah di luar negeri, juga belum ada," sebutnya.

Di sisi lain, Semuel menyatakan, segel berupa sertifikasi elektronik ini akan membuat pemerintahan dan bisnis menjadi lebih efisien karena penandatanganan tetap dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tanda tangan dan dokumen yang ditandatangani pun tak mudah dipalsukan. Dari sisi lingkungan, dokumen digital dapat menghemat penggunaan kertas yang digunakan sebagai dokumen. Oleh sebab itu, ia pun yakin penggunaan kertas akan menurun drastis jika dilakukan penggunaan dokumen digital di administrasi pemerintahan.



Loading...




[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar