KAWULA.ID — Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan tidak akan mempersoalkan identitas calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan penuh diberikan dengan syarat proses pengisian jabatan berjalan sesuai mekanisme konstitusi. Ketua DPD RI Sultan B Najamudin berharap pergantian wakil presiden menjadi titik akhir keributan politik yang dinilai menguras energi bangsa.

Sultan meminta publik tidak memelintir sikap lembaganya. Menurut dia, DPD tidak berkepentingan atas nama yang muncul, melainkan memastikan transisi berjalan aman dan damai.

"Sekali lagi, jangan dipelintir, siapa pun nama, kapan pun yang diusulkan Bapak Presiden Prabowo, DPD siap untuk mensukseskan dan mendukung," kata Sultan.

Anggota DPD Masuk Kepanitiaan di MPR

Kelompok DPD di MPR telah menggelar rapat internal untuk memetakan langkah yang diperlukan. Salah satu hasilnya adalah penetapan nama-nama anggota DPD yang akan dilibatkan dalam kepanitiaan pengisian jabatan wakil presiden.

Sultan menyebut kelompok DPD merupakan kelompok keanggotaan terbesar di MPR. Karena itu, keterlibatan anggotanya dinilai krusial dalam persiapan pemilihan wakil presiden baru.

MPR akan membentuk tim verifikasi calon wakil presiden dan panitia ad hoc. Tim verifikasi bertugas memeriksa calon yang diajukan sesuai ketentuan, sedangkan panitia ad hoc mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan.

Batas 60 Hari Sesuai Pasal 8 UUD 1945

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan wajib dilakukan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Dengan ketentuan itu, Presiden memegang kewenangan mengajukan dua nama, sementara keputusan akhir berada di tangan MPR. Sultan menegaskan DPD akan mengambil bagian dalam proses tersebut tanpa mempersoalkan identitas maupun waktu pengajuan calon.

Sisa Tiga Tahun untuk Pembangunan, Bukan Perselisihan

Di luar soal pemilihan, Sultan menyoroti dinamika politik nasional yang menurutnya telah menguras perhatian dan energi bangsa. Ia berharap pergantian wakil presiden menjadi momentum mengakhiri keributan politik yang tidak produktif.

Menurut Sultan, sisa tiga tahun pemerintahan Prabowo seharusnya dipakai mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Perselisihan politik yang berlarut dinilai hanya membuang waktu yang tersedia.

"Harapan kita sisa tiga tahun ke depan DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda Pak Presiden kita dengan Wapres terpilih, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat," katanya.

Sikap DPD ini melengkapi posisi lembaga negara lain yang mulai bersiap menyambut tahapan pemilihan di MPR. Seluruh proses kini bergantung pada dua nama yang akan diajukan Presiden dalam tenggat yang ditetapkan konstitusi.