KAWULA.ID — Partai Demokrat memenangi kendali DPR dan Senat AS dalam pemilu sela, tetapi kemenangan itu tidak serta-merta melancarkan agenda legislatif mereka. Presiden Donald Trump masih memegang hak veto, sementara ambang pemakzulan 67 suara di Senat membatasi langkah politik paling radikal. Sejumlah komite bersiap membuka penyelidikan terhadap pemerintahan.

Partai Demokrat resmi menguasai DPR dan Senat AS setelah meraih kemenangan telak dalam pemilu sela. Kendali atas kedua majelis Kongres itu memberi mereka kewenangan meloloskan rancangan undang-undang melalui pemungutan suara, namun tidak menghapus kekuasaan Presiden Donald Trump untuk memveto hasil legislasi.

Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyebut hasil pemilu sebagai titik balik politik. "Hari ini menandai dimulainya kebangkitan besar Amerika," kata Jeffries dengan penuh antusias.

Euforia itu menghadapi ujian ketika masa sidang baru dimulai Januari mendatang. Demokrat telah berbulan-bulan menjanjikan penyelidikan korupsi, penurunan biaya layanan kesehatan, harga kebutuhan pokok dan bahan bakar, hingga pembatasan keterlibatan AS dalam perang dengan Iran.

Kewenangan Investigatif Komite Kongres

Anggota DPR dari California, Robert Garcia, akan memimpin komite pengawasan yang berpotensi mempersulit dua tahun terakhir masa jabatan Trump. "Siapkan pengacara Anda," kata Garcia dalam pernyataan ketika hasil pemilu dapat dipastikan.

Komite di Senat maupun DPR memiliki kewenangan investigatif untuk menyelidiki dugaan konflik kepentingan presiden dan orang-orang terdekatnya. Garcia menyebut sejumlah kemungkinan sasaran penyelidikan, termasuk keluarga Trump, dugaan korupsi korporasi, tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dan ICE, serta penanganan pemerintah terhadap berkas terkait Jeffrey Epstein.

Senat juga berwenang mengesahkan atau menolak calon anggota kabinet dan calon hakim yang diajukan presiden. Bila terjadi kekosongan kursi di Mahkamah Agung AS selama masa jabatan Trump, Demokrat di Senat dapat menghalangi pencalonan atau memaksa Trump memilih kandidat yang lebih moderat.

Jalan Pemakzulan Tetap Terjal

DPR AS memiliki kewenangan memakzulkan presiden, dan Demokrat telah dua kali menempuh upaya itu pada masa jabatan pertama Trump. Kedua kasus berakhir dengan pembebasan Trump di Senat sehingga ia tetap bertahan di jabatannya.

Melengserkan presiden melalui pemakzulan tetap menjadi tantangan besar meski Demokrat kini menguasai Kongres. Untuk menyatakan presiden bersalah dalam sidang pemakzulan, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senat, atau sedikitnya 67 suara.

Ambang batas tinggi itu membuat peluang Demokrat memakzulkan dan memberhentikan Trump tetap terbatas. Di internal partai, perdebatan muncul soal apakah langkah itu layak ditempuh. Pemakzulan pertama pada 2019 memicu polarisasi politik tajam dan memberi peluang bagi Trump menampilkan diri sebagai korban persekusi politik.

Jeffries, yang hampir pasti harus menyetujui setiap upaya pemakzulan, masih enggan menyatakan sikap tegas. "Kami telah menjelaskan posisi kami: kami belum memutuskan untuk menempuh langkah itu," kata Jeffries kepada CNN pada Agustus lalu. "Tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan tersebut."

Peringatan agar Tidak Menganggap Mandat

Senator AS Chris Coons mengingatkan partainya agar tidak menganggap hasil pemilu sebagai mandat rakyat. Kepada BBC, Coons mengatakan Demokrat masih "sangat tidak populer" di mata banyak pemilih.

"Kami harus membuktikan bahwa kami mampu menyelesaikan pekerjaan, benar-benar memberikan jawaban atas kekhawatiran dan pertanyaan mereka, terutama yang berkaitan dengan upah yang rendah dan meningkatnya biaya hidup," ujarnya.

Kekecewaan warga AS terhadap kinerja Kongres sudah terasa kuat sebelum pemilu berlangsung. Jajak pendapat Gallup pada Oktober menunjukkan hanya 14% pemilih terdaftar yang menyetujui kinerja para anggota Kongres.

Kebuntuan Legislasi di Depan Mata

Ketika seorang presiden dari Partai Republik berhadapan dengan Kongres yang dikuasai Demokrat, kebuntuan politik berpotensi lebih sering terjadi. Kondisi itu memperumit upaya mewujudkan janji kampanye yang telah dikampanyekan berbulan-bulan.

"Jika Anda menganggap proses legislasi sulit pada Kongres sebelumnya ketika Partai Republik menguasai pemerintahan secara terpadu, situasinya akan menjadi jauh lebih rumit," kata Casey Burgat, profesor urusan legislatif di George Washington University.

James Talarico berhasil merebut kursi Senat AS dari Texas untuk Partai Demokrat, membantu partainya menguasai majelis tinggi Kongres. Kendali penuh atas Kongres kini menjadi modal awal Demokrat, tetapi veto presiden dan ambang pemakzulan tetap menjadi penghalang utama.