KAWULA.ID — Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman memastikan proses hukum kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berjalan transparan, termasuk pengungkapan aktor intelektual di baliknya. Empat tersangka telah ditetapkan Bareskrim Polri, satu di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dudung menyatakan belum mengetahui siapa dalang penyadapan dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian.
Dudung menyampaikan pernyataan itu di Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026), seusai menghadiri agenda koordinasi kementeriannya. Ia menegaskan penanganan kasus penyadapan tidak akan berhenti pada tersangka yang sudah ditetapkan.
"Tentunya nanti akan ditemukan siapa dalangnya. Sampai sekarang saya belum tahu siapa dalangnya, yang jelas proses hukum sedang berlangsung di kepolisian," kata Dudung.
Empat Tersangka dan Status Hukum Terkini
Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Selain Listyo Sigit, penyidik menetapkan Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Perkembangan terbaru, Irjen Ahrie Sonta diberhentikan secara tidak hormat melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Keputusan itu menjadikannya tersangka pertama yang menerima sanksi etik terberat di antara keempat nama yang disebut penyidik.
Polri juga dijadwalkan melanjutkan sidang etik terhadap Listyo Sigit dan sejumlah perwira lain terkait kasus penyadapan Presiden pada pekan berikutnya. Sidang etik berjalan paralel dengan proses pidana yang ditangani Bareskrim.
Pesan Presiden: Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Dudung menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar penegakan hukum dalam kasus penyadapan dilakukan tanpa tebang pilih. Menurutnya, siapa pun yang terbukti bersalah harus diproses secara hukum.
"Ya mudah-mudahan ini akan berlangsung lancar dan pesan Bapak Presiden, dalam penegakan hukum tidak ada pandang bulu. Semua kalau memang salah, ya salah," ujar Dudung.
Pernyataan Menko Polkam menempatkan kasus penyadapan sebagai persoalan yang menyentuh dua ranah sekaligus: pidana dan etik kepolisian. Penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri membuat kasus ini berbeda dari penanganan penyadapan biasa, karena menyangkut institusi yang selama ini menjadi ujung tombak penegakan hukum.
Delapan Saksi Minta Perlindungan LPSK
Di jalur saksi, delapan orang yang diperiksa dalam kasus penyadapan Prabowo mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Satu di antara mereka mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama.
Permohonan itu menandakan proses penyidikan masih bergerak dan belum memasuki tahap akhir. Status justice collaborator, jika disetujui LPSK, akan memberi ruang bagi saksi untuk mengungkap peran pihak lain dengan imbalan perlakuan hukum yang lebih ringan.
Hingga kini belum ada keterangan resmi soal siapa pihak yang diduga menjadi aktor intelektual penyadapan. Dudung meminta publik menunggu hasil penyidikan kepolisian dan menegaskan pemerintah tidak akan menutupi perkembangan kasus.
Bareskrim Polri belum mengumumkan jadwal penetapan tersangka baru. Penyidik masih mendalami keterangan saksi dan barang bukti untuk memetakan peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan keterlibatan aktor di luar kepolisian.