KAWULA.ID — Subsektor kehutanan berbalik kontraksi 2,52 persen pada triwulan III-2026 setelah triwulan sebelumnya tumbuh 6,02 persen. Badan Pusat Statistik mencatat perlambatan ekonomi Kalimantan menjadi 3,96 persen, turun dari 4,68 persen pada periode yang sama tahun lalu, sebagai sinyal dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap aktivitas usaha di daerah.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan penurunan kinerja subsektor kehutanan menjadi salah satu petunjuk dampak karhutla terhadap kegiatan ekonomi. Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu sejumlah aktivitas usaha, terutama di provinsi yang terdampak.
Kalimantan Melambat, Nasional Tetap Tumbuh 5,47 Persen
Tekanan karhutla terlihat jelas di Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi wilayah itu melambat menjadi 3,96 persen pada Juli–September 2026, dibandingkan 4,68 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Perlambatan tidak terjadi merata. Edy menyebut tekanan karhutla lebih terasa di sejumlah provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. "Secara nasional, dampaknya tidak terlalu terlihat. Di beberapa provinsi yang terdampak, kalau kita perhatikan pertumbuhannya agak tertahan," ujarnya dalam konferensi pers BPS di Jakarta, Kamis, 5 November.
Di tingkat nasional, ekonomi Indonesia justru tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III-2026. Capaian itu meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan II-2026. Artinya, angka nasional yang tetap positif belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kegiatan usaha di daerah terdampak karhutla.
Bantuan Bencana Dorong Belanja Lembaga Sosial
Jejak bencana juga muncul di komponen pengeluaran lembaga nirlaba. BPS mencatat Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh 5,02 persen secara tahunan pada triwulan III-2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Edy menjelaskan kenaikan pengeluaran kelompok tersebut antara lain didorong meningkatnya kegiatan pemberian bantuan dan penanganan berbagai bencana alam. LNPRT mencakup lembaga atau organisasi nirlaba yang memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Kenaikan belanja lembaga sosial itu tidak hanya berkaitan dengan karhutla, tetapi juga respons terhadap bencana lain. "Karhutla juga berdampak pada menurunnya beberapa aktivitas ekonomi, khususnya pada provinsi yang terdampak," kata Edy.
Dampak Nasional Masih Terbatas
BPS menilai dampak karhutla terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif terbatas. Penilaian itu merujuk pada pertumbuhan nasional yang tetap di atas 5 persen meski subsektor kehutanan mengalami penurunan kinerja cukup tajam.
Namun, tekanan terhadap sektor kehutanan dan kegiatan ekonomi di sejumlah daerah sudah terlihat. Data triwulan III-2026 menjadi gambaran awal bahwa karhutla tidak hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berimbas pada kinerja ekonomi wilayah.
BPS belum merinci proyeksi dampak karhutla untuk triwulan IV-2026. Pembacaan lebih lanjut akan bergantung pada luas area terbakar dan durasi penanganan di provinsi-provinsi terdampak.