KAWULA.ID — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi 704 perwira tinggi dan perwira menengah Polri melalui empat surat telegram. Mutasi mencakup jabatan strategis di Mabes Polri dan kewilayahan, termasuk penggantian dua perwira yang terjerat kasus dugaan penyadapan.
Mutasi menyentuh sejumlah jenjang jabatan, dari tingkat Pati hingga Pamen. Sebagian nama yang digeser merupakan perwira yang sebelumnya menempati posisi sensitif di lingkungan markas besar.
Dua Perwira Kasus Penyadapan Digeser ke Yanma
Irjen Polisi Ahrie Sonta dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hukum Polri menjadi Perwira Tinggi Yanma Polri. Eko Hadi Santoso, yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri, dipindahkan ke Pati Yanma Polri.
Keduanya merupakan dua perwira yang tengah terjerat kasus dugaan penyadapan. Penempatan ke Yanma Polri lazim dipakai institusi untuk menarik perwira dari jabatan operasional selama proses hukum berjalan.
Rotasi Kapolda di Kalimantan Selatan dan Papua
Mutasi juga menyasar kursi kepolisian daerah. Kapolda Kalimantan Selatan yang sebelumnya dijabat Irjen Rosyanto Yudha Hermawan kini diisi Irjen Almas Widodo Kolopaking.
Di Papua, Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin digantikan Irjen Alfred Papare sebagai Kapolda. Pergantian di dua wilayah itu masuk dalam paket surat telegram yang sama.
Empat Surat Telegram, Satu Paket Kebijakan Personel
Keempat surat telegram diterbitkan serentak dan mencakup Mabes Polri serta kewilayahan. Pola ini menunjukkan mutasi disusun sebagai satu paket kebijakan personel, bukan keputusan terpisah per kesatuan.
Jumlah 704 perwira yang dimutasi menjadikan rotasi kali ini salah satu yang terbesar dalam satu kali penerbitan surat telegram. Sebagian besar nama dalam daftar belum diumumkan secara rinci oleh Mabes Polri.
Belum ada keterangan resmi dari Divisi Humas Polri soal alasan penempatan sejumlah perwira di Yanma, termasuk bagi dua perwira yang tersangkut kasus dugaan penyadapan. Status hukum keduanya juga belum dijelaskan dalam surat telegram tersebut.