KAWULA.ID — Indonesia resmi kembali menduduki kursi Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO) Bagian III untuk periode 2026-2028 setelah meraih dukungan negara-negara anggota dalam Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 di Montreal, Kanada. Kemenangan ini menandai kembalinya Indonesia ke badan pengambil keputusan penerbangan sipil global setelah terakhir kali menjabat pada 2001. Posisi tersebut membuka ruang lebih besar bagi Indonesia untuk ikut merumuskan kebijakan strategis penerbangan internasional.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO memperkuat posisi dan kontribusi negara dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, serta tata kelola penerbangan sipil global yang berkelanjutan. Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 berlangsung di Montreal, Kanada, sebagai puncak rangkaian kegiatan yang dimulai dengan Air Transport Conference ke-7 pada 16 November 2026 hingga sidang majelis pada 20 November 2026.
"Keberhasilan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk kembali berperan dalam perumusan kebijakan strategis penerbangan sipil internasional," kata Dudy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Jeda 25 Tahun Sejak Kursi Terakhir pada 2001
Indonesia terakhir kali menjabat sebagai anggota Dewan ICAO pada 2001. Kembalinya Indonesia ke kursi Dewan ICAO Bagian III untuk periode 2026-2028 disebut menjadi momentum penting untuk memperluas peran negara dalam penyusunan kebijakan penerbangan sipil internasional.
Dukungan negara-negara anggota dinilai menjadi modal bagi Indonesia untuk kembali terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di forum penerbangan sipil global. Posisi di Dewan ICAO juga membuka akses lebih besar terhadap proses perumusan standar dan kebijakan yang mengikat negara-negara anggota.
Fokus pada Tindak Lanjut Audit USOAP dan USAP
Dudy menyatakan kepercayaan negara-negara anggota ICAO menjadi tanggung jawab bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mewujudkan sistem penerbangan yang selamat, aman, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia akan memperkuat implementasi standar keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai ketentuan ICAO.
Upaya tersebut mencakup tindak lanjut hasil audit Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) dan Universal Security Audit Programme (USAP). Kedua program audit itu menjadi acuan utama ICAO dalam menilai kepatuhan negara anggota terhadap standar pengawasan penerbangan.
"Komitmen tersebut diarahkan agar sistem pengawasan penerbangan nasional semakin memenuhi standar internasional sekaligus memperkuat kepercayaan dunia terhadap kualitas penyelenggaraan penerbangan Indonesia," ujarnya.
Membawa Perspektif Negara Berkembang ke Meja Dewan
Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi dalam penyusunan kebijakan strategis bersama negara-negara anggota ICAO. Dudy menyatakan Indonesia akan menggunakan pendekatan kolaboratif dengan mengedepankan kepentingan bersama dalam pengembangan sektor penerbangan sipil internasional.
Keanggotaan di Dewan ICAO disebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk membawa perspektif negara-negara berkembang sekaligus memperkuat kerja sama di sektor penerbangan global. Posisi itu dinilai relevan mengingat karakteristik penerbangan di kawasan berkembang yang berbeda dari negara maju.
Dudy menegaskan Indonesia akan menjalankan amanah tersebut dengan semangat No Country Left Behind, yakni memastikan manfaat kerja sama dan kemajuan penerbangan global dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh negara anggota.
"Selama ini Indonesia telah berkontribusi dan berkolaborasi bersama negara-negara anggota ICAO. Sebagai Anggota Dewan, Indonesia kini mengemban tanggung jawab yang lebih besar untuk membawa kontribusi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, dengan semangat No Country Left Behind," kata Dudy.
Implikasi bagi Pengawasan Penerbangan Nasional
Kembalinya Indonesia ke Dewan ICAO periode 2026-2028 diharapkan memperkuat peran Indonesia dalam membangun tata kelola penerbangan sipil internasional yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Bagi industri penerbangan dalam negeri, posisi di Dewan ICAO berpotensi mempermudah penyesuaian regulasi nasional dengan standar internasional yang terus berkembang.
Indonesia kini mengemban tanggung jawab sebagai bagian dari badan pengambil keputusan ICAO, bukan sekadar peserta dalam forum. Konsekuensinya, kualitas pengawasan penerbangan nasional akan menjadi sorotan negara-negara anggota lain dalam periode kepengurusan mendatang.