KAWULA.ID — Indonesia menawarkan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian sebagai wadah pelatihan bersama personel penjaga perdamaian ASEAN dan PBB. Tawaran disampaikan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir pada KTT ASEAN-PBB ke-16 di Manila, Filipina, Senin (16/11). Jakarta juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030.
Menurut Kemlu, Indonesia telah menugaskan lebih dari separuh dari total 3.000 personel penjaga perdamaian PBB yang berasal dari kawasan. Angka itu menjadi dasar tawaran Jakarta agar pusat misi tersebut difungsikan sebagai lokasi pelatihan bersama.
Poros Kemitraan: ASEAN Tangguh, PBB Efektif
Arrmanatha menempatkan kemitraan strategis ASEAN-PBB sebagai hubungan yang saling memperkuat. ASEAN yang tangguh, katanya, membutuhkan PBB yang efektif. Sebaliknya, PBB yang kuat memerlukan kontribusi aktif organisasi regional seperti ASEAN.
"PBB yang efektif akan membantu ASEAN menghadapi berbagai tantangan ke depan," kata Arrmanatha dalam pernyataan yang dikutip siaran pers Kemlu.
Ia menegaskan pentingnya reformasi PBB agar organisasi itu mampu merespons tantangan zaman dan beradaptasi dengan dinamika global. Namun reformasi diminta tidak meninggalkan prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB.
Pengalaman Dialog Jadi Modal ASEAN
Selain kapasitas pasukan, Indonesia menawarkan pengalaman ASEAN dalam mengedepankan dialog dan membangun kepercayaan antaranggota. Menurut Arrmanatha, modal itu relevan bagi upaya menjaga stabilitas kawasan.
KTT ASEAN-PBB ke-16 sendiri merupakan bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-49 di Manila. Forum itu mempertemukan pemimpin ASEAN dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Pencalonan Dewan Keamanan 2029-2030
Dalam forum yang sama, Indonesia menyampaikan pencalonan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Melalui pencalonan itu, Jakarta berencana mendorong sinergi PBB dengan organisasi regional, termasuk ASEAN, untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Arrmanatha juga menegaskan dukungan Indonesia bagi kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Ia menyatakan Jakarta tidak akan berhenti memperjuangkan hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
"Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat," ujarnya.
Apresiasi untuk Guterres dan Kunjungan Oktober
Menlu RI mengapresiasi kepemimpinan Guterres selama satu dekade terakhir. Ia menyebut kunjungan Sekretaris Jenderal PBB ke Indonesia pada Oktober 2026 sebagai pengakuan atas komitmen kuat RI terhadap multilateralisme.
Bagi Jakarta, rangkaian pernyataan di Manila menempatkan Indonesia pada dua peran sekaligus: penyedia kapasitas operasional penjaga perdamaian di tingkat kawasan, dan calon anggota Dewan Keamanan yang menjanjikan jembatan antara PBB dan organisasi regional.
Yang belum terjawab, apakah tawaran pusat misi itu akan berbuah komitmen pendanaan atau kerja sama teknis dari PBB. Kerangka kerja sama itu kemungkinan dibahas pada pertemuan lanjutan ASEAN-PBB.