KAWULA.ID — Delapan nama tokoh partai politik disebut Partai Golkar berpotensi menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Daftar itu mencakup ketua umum partai hingga pimpinan lembaga negara, dan akan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih dua nama.
Doli menyampaikan hal itu dalam keterangannya, Jumat (13/11). Menurut dia, kedelapan nama tersebut merupakan pimpinan partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan pemerintahan.
Dua Nama dari Golkar dan PDIP
Dari internal Golkar, nama yang muncul adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Sementara dari PDIP ada Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Keduanya disebut sebagai figur yang telah lama berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan. Puan saat ini memimpin DPR, sedangkan Bahlil menjabat ketua umum partai.
Tiga Nama dari Gerindra
Partai Gerindra menyumbang tiga nama, yakni Ketua Harian DPP sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen partai sekaligus Menko PMK Sugiono, dan Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Ketiganya menempati posisi strategis di partai maupun lembaga negara. Dasco dan Muzani merupakan pimpinan di parlemen, sementara Sugiono duduk di kabinet.
Cak Imin, Zulkifli Hasan, dan AHY
Tiga nama lain berasal dari partai lain, yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Meski demikian, AHY telah menyatakan tidak akan mengusulkan nama cawapres kepada Presiden. Pernyataan itu disampaikan sebelum daftar delapan nama ini muncul ke publik.
Golkar Serahkan Keputusan ke Prabowo
Doli menegaskan Golkar menyerahkan keputusan nama cawapres sepenuhnya kepada Prabowo. Partainya akan mendukung siapa pun yang dipilih Presiden.
"Apakah itu dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden," ujar Doli.
Ia menilai delapan nama tersebut berasal dari unsur partai politik, baik dari koalisi maupun nonkoalisi pemerintah. Menurut dia, nama-nama itu bisa menjadi pertimbangan Presiden.
"Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan," ungkap Doli.
Dua Nama Tak Harus dari Koalisi
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan dua nama calon wakil presiden usulan Prabowo tidak harus berasal dari partai koalisi. Menurut dia, UUD 1945 tidak menyebutkan asal-usul calon yang diusulkan Presiden.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang," kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11).
Muzani menyatakan dua nama tersebut akan disampaikan Prabowo ke MPR dua minggu sebelum pelaksanaan paripurna MPR pemilihan cawapres pada Rabu (18/11). Paripurna MPR akan digelar pada 2 Desember 2026.
Dasar Hukum Pengisian Jabatan Wapres
Mekanisme pengisian jabatan wapres diatur dalam Pasal 46 dan 47 UU MD3. Pasal 46 ayat 2 menyebutkan Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
Ayat 3 pasal yang sama menyatakan MPR memilih satu di antara dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden dalam sidang paripurna. Pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran diusung Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Koalisi membesar setelah PKB, NasDem, dan PKS bergabung.