Fadli Zon Bantah Menyangkal Pemerkosaan Mei 1998, Pertanyakan Istilah "Massal"

Sabtu, 21 November 2026 | 19:23:01 WIB
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan tidak pernah menampik terjadinya pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 dan menegaskan mengutuk tindakan tersebut.

KAWULA.ID — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan tidak pernah menampik terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998 dan menegaskan mengutuk tindakan itu. Persoalan yang ia pertahankan justru soal penyebutan "pemerkosaan massal" yang dinilainya perlu dasar bukti dan dokumentasi. Pernyataan itu muncul setelah produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, mengkritiknya di panggung Festival Film Indonesia 2026.

Fadli menyampaikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu, 21 November, sehari setelah malam penganugerahan FFI 2026 di Jakarta. Dalam unggahan itu, ia menegaskan posisinya bukan menegasikan peristiwa, melainkan mempersoalkan pilihan kata yang dipakai untuk menggambarkannya.

"Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras. Kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah," kata Fadli, dikutip dari Antara.

Keberatan pada Kata "Massal", Bukan pada Peristiwanya

Menurut Fadli, inti keberatannya terletak pada penggunaan kata "massal". Ia menilai istilah itu merujuk pada tindakan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, sehingga menuntut pembuktian yang lebih ketat.

Pandangan tersebut bukan hal baru. Fadli pertama kali mempertanyakan dasar penggunaan istilah pemerkosaan massal pada Juni 2025, ketika ia mempersoalkan bukti di balik penggambaran kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Kontroversi yang sempat mereda itu kembali mencuat setelah Siera melontarkan kritik saat menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik untuk Para Perasuk.

Fadli: Pendapat Pribadi, Tak Mengarahkan Penulisan Sejarah

Fadli juga menekankan bahwa pandangannya soal istilah tersebut merupakan pendapat pribadi. Ia membantah telah mengarahkan penulisan sejarah nasional mengikuti pandangannya.

"Saya juga tidak ikut menulis dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai latar belakang profesi di bidang sejarah," ujarnya.

Catatan Resmi Negara dan 85 Kasus Terverifikasi

Di tengah perdebatan soal diksi, kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 sudah terdokumentasi dalam laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Laporan itu mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya.

Komnas Perempuan menyebut ada 85 kasus kekerasan seksual yang telah diverifikasi. Rinciannya: 52 kasus pemerkosaan, 14 kasus pemerkosaan disertai penganiayaan, 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual, dan sembilan kasus pelecehan seksual.

Lembaga itu menegaskan kekerasan seksual massal dalam Tragedi Mei 1998 merupakan fakta resmi negara yang telah didokumentasikan melalui proses pencarian fakta. Identitas dan keterangan rinci korban tidak dibuka bebas ke publik untuk melindungi mereka dan keluarga dari risiko kekerasan lanjutan, sekaligus mencegah trauma akibat pengungkapan identitas secara terbuka.

Perdebatan soal istilah dengan demikian bersinggungan langsung dengan cara negara menjaga ingatan kolektif atas peristiwa 1998. Fadli menempatkan persoalannya pada akurasi bahasa dan bukti; Komnas Perempuan menempatkannya pada pengakuan atas fakta yang sudah tercatat. Keduanya belum bertemu pada satu rumusan.

Terkini