Ahok Masuk BUMN: Dipertanyakan PA 212, Disinggung Demokrat, Dibela MUI, hingga Permintaan PPP

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)
Loading...

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok direkrut pemerintah masuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu terungkap setelah Ahok bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019) kemarin. 1,5 jam bersama Erick Thohir, Ahok mengaku banyak berbicara soal perusahaan BUMN. Erick, kata Ahok, ingin melibatkannya untuk mengurus salah satu dari 115 perusahaan BUMN.

"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," ucapnya.

Masuknya Ahok ke dalam BUMN ditanggapi oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Menurut Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, pihaknya menyayangkan kebijakan itu. Slamet pun langsung menyinggung rekam jejak Ahok. Diketahui, Ahok pernah dipenjara karena kasus penodaan agama pada tahun 2017 lalu.

"Apa di Indonesia enggak ada lagi orang yang track record-nya baik, sopan, tidak kasar, tidak terindikasi korupsi?" tanya Slamet, Kamis (14/11/2019).

Diakui Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) itu, pihaknya tidak berencana menolak melalui aksi unjuk rasa. Justru, kata dia lagi, ia mempersilakan karyawan BUMN yang menolak apabila memang tak sepakat dengan rencana pemerintah menempatkan Ahok di perusahaan pelat merah tersebut.

"Kan kami bukan karyawan BUMN, biarkan saja nanti karyawannya yang menolak," tuturnya.

Adapun PA 212 merupakan kelompok yang terbentuk sebagai hasil aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Kala itu, beberapa ormas Islam yang dimotori GNPF MUI (sekarang GNPF Ulama) memprotes pernyataan bernada SARA dari Ahok yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mereka pun mengerahkan massa dan gelombang unjuk rasa pun dimulai.

Semua berawal dari pidato Ahok di hadapan masyarakat Pulau Seribu pada 27 September 2016. Kala itu, Ahok menyinggung soal surat dan ayat di dalam Alquran, yakni Al-Maidah ayat 51, mengenai pedoman memilih pemimpin. Pidato itu beredar luas lewat video di media sosial Facebook pada 6 Oktober 2016. Akun yang menyebarkan diketahui milik Buni Yani.

Berselang beberapa saat, Ahok dilaporkan oleh seseorang bernama Habib Novel Chaidir Hasan. Kemudian, gelombang protes berlanjut hingga Pilkada DKI 2017 rampung. Ahok, karena hal itu, mesti menerima vonis dua tahun penjara. Pada 9 Mei 2017, ia terbukti melanggar Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.

Kemudian, massa yang ambil bagian dalam aksi 2 Desember 2016 lalu membuat kelompok bernama Presidium Alumni 212. Selanjutnya, kelompok tersebut berubah nama menjadi Persaudaraan Alumni 212. PA 212 hingga kini mempunyai berbagai agenda dan terafiliasi dengan beberapa ormas Islam lainnya serta menjadi salah satu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres lalu.

Di sisi lain, setelah menjalani hukuman dan dinyatakan bebas, Ahok kembali ke dunia politik dan bergabung ke PDIP.

Status Napi Disinggung Demokrat

Kabar berlabuhnya Ahok di salah satu perusahaan BUMN sebagai pimpinan sampai ke telinga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Menyikapi itu, ia menyinggung soal status mantan narapidana sang mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Syarief sendiri lantas memengaitkan masuknya Ahok ke BUMN dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah pada Pilkada 2020.

Dalam pandangannya, saat ini memang perlu selektif dalam memilih pejabat negara.

"Saya pikir, kalau sekarang ini saja pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh dan itu kan sudah pernah dilakukan, jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," ucapnya, Kamis (14/11/2019).

Pemerintah, dalam penilaiannya, mesti cermat melihat rekam jejak para kandidat yang akan diangkat untuk mengisi jabatan publik, termasuk pimpinan di perusahaan BUMN. Ia menegaskan, faktor integritas dan perilaku para kandidat haruslah menjadi pertimbangan penting sebab menyangkut persoalan bangsa dan negara.

"Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," sebutnya.

Namun, ia mengaku tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah. Harapannya, berbagai rekam jejak kandidat pejabat negara harus benar-benar diperhatikan.

"Saya ingin tekankan bahwa untuk memilih pejabat publik itu, faktor-faktor itu juga jadi pertimbangan," tutupnya.

Ahok Diminta Tidak Emosional

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan masuk ke BUMN. Gaya komunikasi mantan gubernur DKI Jakarta yang dinilai emosional itu pun menjadi perhatian Wakil Sekretaris Jendral PPP, Ahmad Baidowi. Ia pun meminta, apabila sudah mulai memimpin perusahaan BUMN, politikus PDIP tersebut perlu berkomunikasi yang bersifat empati saat memimpin lembaga.

"Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati bukan emosi dalam memimpin lembaga," katanya, Kamis (14/11/2019).

Ia menerangkan, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa gaya komunikasi yang emosional. Oleh sebab itu, harapannya adalah Ahok tidak emosional dalam memimpin perusahaan BUMN di kemudian hari. Di sisi lain, ia mengaku menghormati keputusan pemerintah jika Ahok ditempatkan untuk mengurus salah satu perusahaan BUMN. Keputusan itu, sambungnya, adalah kewenangan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Lebih jauh, ia berpesan kepada Ahok untuk menyusun tenggat waktu dan target kinerja. Hal itu, dalam pandangannya, perlu sehingga penunjukan Ahok sebagai pimpinan perusahaan BUMN tak menimbulkan keraguan publik.

"Harus ada target waktu dan target pencapaian kinerja. Apalagi, jika penempatannya nanti di BUMN yang perlu penanganan serius," paparnya.

Di samping itu, ia pun mendesak agar Ahok untuk sesegera mungkin mengundurkan diri sebagai kader PDIP karena para pimpinan dan jajaran BUMN sendiri tak diperbolehkan untuk merangkap sebagai kader partai politik.

"Karena BUMN harus steril dari parpol maka ahok harus mundur dari parpol," sebutnya.

MUI Membela

Kabar soal mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang akan menjadi pimpinan di salah satu perusahaan BUMN juga dikomentari oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Ia menilai, semua pihak tak punya dasar untuk menghalangi mantan bupati Belitung Timur itu untuk memimpin perusahaan plat merah, selayaknya yang diwacanakan Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, kendati MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa Ahok terbukti melakukan penistaan agama, ia mengingatkan bahwa Ahok sudah menjalani hukuman atas perbuatannya itu.

"Kalau Ahok menista agama, itu sudah jelas, tapi dia kan sudah dihukum, kecuali kalau nanti dia menista agama lagi," katanya, Kamis (14/11/2019).

Oleh sebab itu, ia pun menegaskan tak ada yang salah dari kemungkinan Ahok menjabat sebagai petinggi di salah satu BUMN. Justru, sambungnya, dirinya heran apabila ada yang menghambat atau menghalangi Ahok untuk berkarier di BUMN.

"Kalau, misalnya, Ahok dikasih jabatan komisaris atau dirut BUMN sih, sah-sah saja. Atas dasar apa menghambat atau menghalangi Ahok?" tanya dia.

Disampaikannya, setiap warga negara berhak, bahkan berkewajiban, untuk berkontribusi terhadap negara. Dalam hal ini, terangnya, Ahok dapat memberikan kontribusinya terhadap negara.

"Begini, ya, kami tidak boleh membenci orang karena dia pernah bersalah, lalu kami benci seumur hidup, nggak boleh. Dia sudah mengaku salah, sudah jalani hukuman, tapi kok masih dibenci?" tanya dia lagi.

Untuk diketahui, sebelumnya MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa Ahok menista agama terkait pernyataannya mengenai surat Al-Maidah ayat 51 dalam kunjungan ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 2016. Bahkan, kala itu, Ketua MUI Ma'aruf Amin sempat menjadi saksi memberatkan bagi Ahok di persidangan.



Loading...




[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar